Gerak gerik warga Indonesia akan dipantau lebih ketat oleh pemerintah. Langkah ini bertujuan untuk memastikan peningkatan penerimaan negara, khususnya di bidang perpajakan
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan saat konferensi pers perdana DEN di kantornya, Jakarta, dikutip Jumat (10/1/2025).
Sistem yang super canggih hasil pengembangan government technology atau Govtech Indonesia. Menurut Luhut, Prabowo akan luncurkan Govtech pada 17 Agustus 2025.
Sistem itu kata dia akan bisa memantau seluruh transaksi elektronik atau digital masyarakat, termasuk data-data perjalanan. Data itu akan dipantau untuk mendorong tingkat kepatuhan masyarakat supaya memenuhi kewajiban perpajakannya.
“Dia mau ini program sudah jalan di Agustus dan kita harus kerja around the clock untuk buktikan ini, karena ini menyangkut game changer untuk Indonesia, karena kita bicara masalah pajak karena penerimaan pajak tidak maksimal,” kata Luhut.
Sistem baru hasil pengembangan govtech itu kata dia akan mengintegrasikan seluruh sistem digital yang saat ini telah dimiliki pemerintah, mulai dari coretax, sistem informasi mineral dan batu bara atau Simbara, sistem informasi sawit, perizinan berusaha melalui OSS, keimigrasian, digital ID atau data kependudukan, hingga data bongkar muat atau kepabeanan dan cukai.