China Pantau Ketat Aktivitas Warga di Internet, Wajib Punya ID Khusus

Aktivitas Warga, Pemerintah China makin memperkuat pengawasan aktivitas internet bagi masyarakatnya. Pengguna akun anonim di media sosial kini bahkan hampir mustahil muncul di tengah-tengah masyarakat China. Dilansir CNN Indonesia, pemerintah China bahkan kini mau memperkenalkan identitas internet nasional atau national internet ID, sebagai penguatan pengawasan penggunaan platform digital bagi masyarakatnya.

Aktivitas Warga

China Pantau Ketat Aktivitas Warga di Internet, Wajib Punya ID Khusus– Alih-alih mengharuskan setiap warga menyerahkan informasi pribadi mereka untuk pemeriksaan identitas secara terpisah di setiap platform, pemerintah sekarang berupaya memusatkan proses dengan menerbitkan ID virtual yang akan memungkinkan pengguna untuk masuk di berbagai aplikasi media sosial dan situs web.

China Pantau Ketat Aktivitas Warga di Internet, Wajib Punya ID Khusus

 

Pendahuluan

China telah lama dikenal sebagai negara dengan sistem sensor internet paling ketat di dunia. Namun, langkah terbaru pemerintah yang mewajibkan warganya memiliki ID khusus untuk aktivitas daring menandai babak baru dalam pengawasan digital. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari upaya Beijing memperkuat kendali terhadap ruang siber, memerangi penyebaran informasi yang dianggap “berbahaya,” dan membentuk tatanan internet sesuai dengan ideologi negara.

Artikel ini akan membahas secara menyeluruh kebijakan ID internet di China, alasan di balik penerapannya, dampaknya terhadap kebebasan digital, serta reaksi masyarakat dan dunia internasional.


Apa Itu ID Internet Khusus di China?

ID khusus internet di China adalah sistem identifikasi digital yang mewajibkan setiap warga negara menggunakan identitas terverifikasi untuk mengakses berbagai layanan online, termasuk media sosial, platform diskusi, dan forum komunitas.

Detail Implementasi:

  • Setiap pengguna internet harus mendaftarkan diri menggunakan nama asli dan nomor identitas nasional.
  • Sistem ini berlaku untuk berbagai platform, mulai dari WeChat, Weibo, Douyin (TikTok versi China), hingga forum seperti Zhihu.
  • Semua aktivitas pengguna dapat ditelusuri dan dimonitor secara real-time oleh otoritas.

Tujuan Pemerintah China dalam Menerapkan Sistem Ini

Menekan Penyebaran Informasi “Berbahaya”

Pemerintah China secara terbuka menyatakan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mengurangi penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten subversif.

Menegakkan Tanggung Jawab Digital

Dengan ID terverifikasi, pengguna internet tidak lagi bisa bersembunyi di balik anonimitas. Ini diharapkan mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab dan sopan di ruang digital.

Penguatan Kendali Negara

Sistem ini sejalan dengan visi “kedaulatan siber” yang digaungkan Presiden Xi Jinping, di mana internet dipandang sebagai ruang yang harus dikendalikan dan disesuaikan dengan nilai-nilai Partai Komunis.


Bagaimana Sistem Ini Bekerja?

Proses Pendaftaran:

  1. Pengguna baru diharuskan memasukkan data pribadi seperti nama lengkap, nomor KTP, dan nomor telepon.

  2. Data diverifikasi melalui basis data pemerintah.

  3. Setelah disetujui, akun pengguna akan diberi kode identitas unik yang menjadi penanda setiap aktivitas digital mereka.

Integrasi dengan Teknologi AI dan Big Data

  • Aktivitas pengguna dianalisis menggunakan kecerdasan buatan untuk mendeteksi perilaku mencurigakan atau menyimpang.

  • Pemerintah bekerja sama dengan raksasa teknologi seperti Tencent dan Alibaba untuk mengelola dan menyimpan data pengguna.


Dampak Kebijakan Terhadap Masyarakat

1. Pengurangan Kebebasan Berpendapat

Banyak aktivis hak asasi manusia menyoroti bahwa kebijakan ini dapat membungkam kritik dan membatasi diskusi terbuka, karena warga takut dikenai sanksi atas pendapat mereka.

Contoh Kasus: Seorang blogger di Beijing baru-baru ini ditangkap karena mengkritik kebijakan COVID-19. Penegakan hukum menjadi lebih mudah dengan adanya sistem ID digital.

2. Khawatir Terhadap Privasi

Kebijakan ini meningkatkan kekhawatiran tentang keamanan data pribadi. Pengumpulan data secara besar-besaran memberi negara akses yang sangat luas ke informasi pribadi warganya.

3. Efek Psikologis

Analis menyebutkan bahwa pengawasan ketat bisa menimbulkan efek ‘self-censorship’, di mana pengguna secara otomatis membatasi diri dari topik sensitif karena takut dikenai sanksi.


Pandangan Global dan Kritik Internasional

Reaksi Lembaga Internasional

  • Human Rights Watch dan Amnesty International mengecam kebijakan ini karena dianggap melanggar hak privasi dan kebebasan berekspresi.

  • Pemerintah Barat, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, menyatakan keprihatinan mendalam terhadap arah kebijakan digital di China.

Perbandingan Global

Negara Status ID Internet Tingkat Pengawasan
China Wajib Tinggi
Korea Selatan Semi-wajib Sedang
Uni Eropa Tidak wajib Rendah
Amerika Serikat Tidak wajib Rendah

Dukungan dari Dalam Negeri

Meski menuai kritik, tidak sedikit warga China yang mendukung kebijakan ini, terutama yang merasa bahwa:

  • Sistem ini meningkatkan keamanan digital.

  • Anonimitas sering disalahgunakan untuk menyebarkan fitnah dan pornografi.

  • Pengawasan membantu melindungi anak-anak dari konten negatif.

Survei oleh lembaga lokal menunjukkan bahwa sekitar 63% responden menyetujui perlunya identifikasi pengguna internet untuk mencegah penyalahgunaan.


Masa Depan Internet di China

Menuju Ekosistem Tertutup

China semakin mendekati model “intranet nasional” — sebuah ruang siber yang dikontrol ketat dan hampir sepenuhnya tertutup dari pengaruh luar. Situs-situs asing diblokir, dan layanan domestik menggantikan platform global seperti Google, Twitter, dan Facebook.

Teknologi yang Mendukung

  • Sistem pengenalan wajah (facial recognition) mulai diterapkan untuk login ke platform online.

  • Blockchain digunakan untuk mencatat aktivitas digital pengguna secara permanen.


Kesimpulan

Kebijakan ID internet di China mencerminkan pendekatan negara dalam mengelola era digital — mengutamakan kontrol dan stabilitas di atas kebebasan individu. Meski berhasil menciptakan ruang siber yang lebih tertib dan aman menurut versi pemerintah, banyak pihak mempertanyakan biaya sosial yang harus dibayar, terutama terkait hak privasi dan kebebasan berekspresi.

https://frinterprovincial.com/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*